Miris Petani RI: Butuh 14,5 Juta Ton Pupuk Subsidi-Alokasi Cuma Segini

3 days ago 3
informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat informasi penting berita penting kabar penting liputan penting kutipan penting informasi viral berita viral kabar viral liputan viral kutipan viral informasi terbaru berita terbaru kabar terbaru liputan terbaru kutipan terbaru informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online
Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Pupuk Indonesia Rachmad Pribadi mengakui alokasi pupuk subsidi masih belum mencukupi kebutuhan. Dia pun memaparkan tantangan besar terkait alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2025. Hal itu diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI.

Dia membeberkan, jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah masih jauh dari kebutuhan petani di lapangan.

Menurut data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2025, tercatat ada 14,74 juta petani yang membutuhkan pupuk subsidi untuk 25,25 juta hektare lahan. Berdasarkan angka tersebut, total kebutuhan pupuk petani diperkirakan mencapai 14,5 juta ton.

Namun, pemerintah hanya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2024 dan 2025. Artinya, terdapat selisih 4,95 juta ton antara kebutuhan petani dengan alokasi yang tersedia.

"Alokasi pupuk subsidi saat ini masih belum mencukupi kebutuhan petani. Ini persoalan mendasar pada pupuk subsidi," kata Rachmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (4/2/2025).

Rachmad mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi memang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022 dan 2023, alokasi pupuk sempat menurun karena penghapusan pupuk ZA dan SP-36 dari daftar pupuk subsidi. Namun sejak 2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk sebesar 9,55 juta ton, yang mencakup pupuk urea, NPK, dan organik.

Namun demikian, dia menyebut realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 2024 hanya mencapai 7,3 juta ton.

Rachmad menyebutkan, rendahnya penyerapan ini disebabkan oleh terlambatnya penerbitan Surat Keputusan (SK) dari gubernur dan bupati terkait alokasi pupuk. SK tersebut baru terbit secara keseluruhan pada 7 Juni 2024, sehingga melewatkan momentum musim tanam utama.

"Meskipun alokasi ditetapkan 9,55 juta ton pada 2024, namun realisasi penyaluran Pupuk Indonesia hanya 7,3 juta ton, karena tidak maksimalnya penyerapan alokasi yang disebabkan oleh terlambatnya penerbitan SK gubernur dan SK bupati," jelasnya.

Meski realisasi penyaluran lebih rendah dari alokasi, Rachmad mengungkapkan penyaluran pupuk justru melebihi kontrak antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pupuk Indonesia. Dari alokasi 9,55 juta ton, kontrak yang disepakati hanya 7,29 juta ton. Namun, Pupuk Indonesia tetap menyalurkan pupuk sebanyak 7,3 juta ton, atau 100,7% dari kontrak.

"Penyaluran yang melebihi kontrak ini dilakukan atas komunikasi dengan Kementan dan dengan pertimbangan kebutuhan petani yang meningkat pada akhir 2024. Berdasarkan komitmen bersama menteri pertanian, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk tetap menyalurkan dan menyediakan pupuk bersubsidi berdasarkan acuan alokasi 9,5 juta ton," terang dia.

Rachmad berharap pemerintah dapat memastikan pembayaran atas penyaluran pupuk yang melebihi kontrak, setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami berharap penyaluran di atas kontrak dapat tetap dibayarkan oleh pemerintah, tentunya setelah dilakukan audit oleh BPK," harapnya.

4 Persoalan Penyaluran Pupuk Subsidi

Rachmad juga menyoroti beberapa persoalan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik dari sisi perencanaan maupun operasional, diantaranya sebagai berikut:

1. Data Petani yang Tidak Akurat

Pada 2024, terindikasi ada sekitar 3 juta petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Katanya, pemerintah telah memperbaiki sistem ini dengan mengizinkan update data RDKK setiap empat bulan sekali dan melakukan audit penerima subsidi secara berkala.

2. Pengurangan Komoditas yang Disubsidi

Rachmad mengatakan, sejak 2022, jumlah komoditas yang mendapatkan subsidi berkurang dari 70 menjadi hanya 9 komoditas. Perubahan ini membutuhkan sosialisasi masif, untuk para petani memahami kebijakan tersebut.

3. Kesalahpahaman Soal Harga Eceran Tertinggi (HET)

Dia menyebut banyak petani yang mengira HET adalah harga yang mereka bayarkan saat membeli pupuk. Padahal, HET yang ditetapkan pemerintah adalah harga di tingkat kios.

"Selama ini HET persepsinya adalah HET diterima petani, sementara aturannya adalah HET di kios. Oleh karenanya, sosialisasi terus kami lakukan agar petani mengetahui bahwa HET yang ditetapkan adalah HET di kios," jelas Rachmad.

4. Lemahnya Pengawasan dan Administrasi

Ketiadaan anggaran untuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) membuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih rumit. Namun, Pupuk Indonesia bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah menindak tegas distributor yang melanggar aturan.

"Di tahun 2024 sudah ada 7 distributor yang kami berhentikan dan ada yang sedang dalam pembinaan," ucap dia.

Oleh karena itu, Rachmad menekankan pentingnya dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk mempercepat sosialisasi kepada petani, terutama terkait pemahaman HET dan kebijakan baru pupuk subsidi.

"Kami berharap DPR bisa membantu dalam sosialisasi aturan HET dan alokasi pupuk, karena sering kali petani bingung soal kebijakan ini," pungkasnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Kepala Bapanas dan BUMN Pangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)Foto: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Kepala Bapanas dan BUMN Pangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Kepala Bapanas dan BUMN Pangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)


(dce)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Genjot Produksi Beras Cs,"Kerumitan" Distribusi Pupuk Dipangkas

Next Article Video: Pupuk Indonesia Percepat Penyaluran Pupuk Subsidi 9,55 Juta Ton

Read Entire Article